Perlu Penelitian Tentang Anak yang Dilacurkan

posted in: Kampanye | 0
Semiloka di Bandar Lampung

 

“Masih banyak pekerjaan rumah tangga kita bersama dalam penanganan AYLA di kota Bandar lampung. Penting bagi kita bersama untuk berbenah bersama saling bersinergi baik pemerintah maupun masyarakat baik itu NGO, jurnalis, akademisi, dan profesi,  lainnya dalam rangka upaya penanganan AYLA dan perlindungan AYLA yang lebik baik di bandar lampung.  Dan metode Inklusi sosial menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik anak dari situasi AYLA,” demikian disimpulkan oleh Subhansyah, moderator dalam Semiloka tentang “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, yang berlangsung di Hotel Aston Bandar Lampung (2/8 18).

Semiloka yang dihadiri 54 peserta yang berasa dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga pemerhati anak, organisasi masyarakat di tingkat komunitas, aparat penegak hukum, akademisi dan para jurnalis, pada proses diskusinya berlangsung menarik.  Disepakati bahwa kerja sama dan koordinasi perlu ditingkatkan. Tidak ada SKPD atau stake holder yang tidak terkait dengan isu anak. termasuk peran jurnalis juga bisa dimaksimalkan melalui AJI Lampung.

Empat narasumber dihadirkan yaitu:  Syafrudin, Direktur Children Crisis Centre (CCC) Lampung, Ruth Dora Nababan (Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak), Dr. Oki Hajiansyah S.I.P, M.H (Akademisi),  dan Ahmad Nurizki Erwandi, S.STP (Camat, Kecamatan Panjang).

Syafrudin memaparkan tentang pengalaman pelaksanaan Program Peduli di kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh CCC. Program dipusatkan di dua titik di Kecamatan Panjang, yakni Desa Panjang Selatan dan Desa Way Lunik. Kedua wilayah tersebut dikenal sebagai bekas Rehabilitasi Sosial yang secara ilegal tetap beroperasi sebagai tempat kegiatan praktik prostitusi. “Di kedua lokasi tersebut, rentan bagi anak-anak,” tegas Syafrudin.

Menurutnya istilah AYLA memuat persektif anak sebagai korban. Dalam hal ini korban bisa anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan inklusi, dimaksudkan akan membuka keterkucilan si anak akibat stigmatisasi yang mereka dapatkan selama ini.

Sri Asiyah memparkan landasan perlindungan anak mengacu pada Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak tahun 2016-2020. Saat ini Bandar Lampung sudah memiliki PERDA perlindungan anak, meski masih memerlukan Peraturan Walikota untuk operasionalnya. Bandar Lampung juga sudah memeiliki elemen seperti Gugus Tugas, Forum Anak, PATBM. Untuk pendampingan, pemerintah sudah bermitra dengan CCC.

Hambatan yang dialami adalah belum semua pihak di pemerintah daerah memahami perspektif hak anak. Demikian pula dengan keterampilan dalam pedampingan dan penanganan kasus dirasa masih kurang. Apalagi Kota Bandar lampung belum memiliki P2TP2A. Hal yang paling penting untuk dibenahi adalah belum sinerginya gerak antar SKPD, termasuk dalam anggaran.

Ahmad Nurizki Erwandi menyatakan sepakat bahwa AYLA adalah korban. Oleh karena itu harus segera ditolong supaya tidak menimbulkan korban-korban baru. Untuk itu kecamatan Panjang sudah berkerja sama dengan CCC dalam upaya pencegahan dan penanganan AYLA melalui PATBM. Mereka juga sudah membuat semacam MOU dengan berbagai pihak supaya anak-anak tidak dilibatkan dalam praktik prostitusi. Kendala besar adalah masih sulitnya pendataan.

Oki Hajiansyah menyoal tentang perlunya penelitian di Lampung terkait isu AYLA. Hal ini dikarenakan belum ada data terbaru, sementara kompleksitas masalah terus berkembang. Misalnya saat ini transaksi prostitusi sudah dijalankan secara online. Selain soal data berupa angka, penting juga diketahui aspek budaya yang mungkin menjadi persoalan. Dalam pendekatan Inklusi, pemahaman budaya sangat penting.

Semiloka yang diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) bekerjasama dengan Children Crisis Centre (CCC) merupakan rangkaian kegiatan yang dilangsungkan di lima (5) kota. Sebelumnya, kegiatan telah dilangsungkan di Makassar, Surabaya, Bandung dan Garut.

Sebagai puncaknya, akan diselenggarakan seminar nasional dengan tema yang sama di Jakarta dengan menghadirkan perwakilan dari lima wilayah, Kementerian dan Lembaga, serta berbagai organisasi Non Pemerintah yang memiliki perhatian terhadap isu-isu anak.

Keseluruhan kegiatan merupakan bagian dari Program Peduli di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) atas dukungan dari Pemerintahan Australia. Program Peduli dikelola oleh The Asia Foundation (TAF) yang menjalin kerjasama dengan sembilan Organisasi Non Pemerintah sebagai mitra payung. Program Peduli terdiri dari enam pilar yakni: Agama dan Kepercayaan, Masyarakat Adat, Korban HAM, Waria, Disabilitas, dan Anak Rentan. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *