Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM: Prostitusi Anak belum Dianggap Sebagai Masalah Serius

posted in: Kampanye | 0
Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM

Saya akan menceritakan beberapa pengalaman yang Saya kerjakan. 32 tahun bekerja untuk hak anak. Tapi, 8 bulan terakhir, Saya bekerja di Komnas HAM.  Hak anaknya sudah dihilangkan, walaupun dalam UU HAM – kalau  kita baca – Pasal terbanyak tentang hak anak. Kita tidak disuruh mengurus itu, tapi ke KPAI.  Itu lagi-lagi karena kerangka berpikir kita tentang HAM ini parsial.  Coba buka UU 39/99, Pasal terbanyak tentang hak anak, lalu hak perempuan.  Lainnya, sedikit-sedikit.  Tapi, kemudian urusan hak anak diletakkan di KPAI.  Urusan hak perempuan diletakkan di Komnas Perempuan.  Orang tidak merasa itu dikecilkan.  Tapi, kita lihat dari satker saja.  Komnas Perempuan itu, satkernya di bawah Komnas HAM.  Jadi, kalau mereka mau buat anggaran, tergantung Saya.  Kalau Saya  tanda tangan, jadi anggarannya.  Dia tidak mandiri dari segi anggaran.

Ini cara pikir.  Ketika kita tanya kenapa tidak dibiarkan berdiri sendiri? Tidak bisa karena kecil. Ini mandiri, soal kecil atau besar, bukan soal substansi dari isunya.  KPAI setahu Saya dibawah KPP.  Ini lebih lucu lagi,  lembaga negara yang independen tapi keuangannya di bawah pemerintah.  masalahnya, berarti kita tidak punya kerangka berpikir bahwa ini adalah lembaga independen.  Komnas HAM disebut sebagai lembaga independen.

Perkara membuat status sebuah lembaga saja, sering kita tidak melihat ada satu isu yang dianggap subordinat dari isu yang lain.  Kadang-kadang tumpang tindih. Di UU 39/99 ada banyak sekali pasal untuk anak yang itu sudah ada di UU Perlindungan Anak. itu overlapp.  Sebenarnya, bagaimana kita memandang perlindungan anak.

Nanti, juga repot dalam urusan bekerjasama.  Soal HAM ini selalu dianggap tidak penting.  Padahal, UU 39/99 dinyatakan Komnas HAM adalah lembaga negara independen, mandiri, setingkat dengan lembaga negara lainnya.  Perkara duduk saja, di acara kenegaraan, Saya duduk di belakang Ketua KPU.  Saya protes, kenapa dia di depan. Padahal, kami adalah lembaga negara setingkat lembaga negara lainnya. Berarti, sama dengan Presiden, sama dengan ketua DPR.  Alasannya macam-macam. Padahal, kalau pasal itu dibaca baik-baik, setingkat dengan lembaga negara lainnya, KPU waktu itu belum ada, hanya ada lembaga Kepresidenan, DPR, BPK, DPA yang sekarang sudah tidak ada. Ini menunjukkan isu HAM termasuk isu hak anak dan hak perempuan dalam cara pandang di negara ini dianggap pinggiran. Karena itu duduknya selalu di pinggir, di belakang.  Saya tidak mau duduk di belakang.  Saya bilang, Saya ketua lembaga negara.  Saya bilang begitu sama istana negara.  bukan Saya mau sok pejabat, bukan.  Tapi, lagi-lagi ini soal mindset.

Benar yang disampaikan Arie Sudjito, kita tidak serius mengurusi satu isu HAM karena memang mindset kita tidak serius. Itu problem. Saya kasih contoh, ini kaitannya dengan inklusi, diskriminasi, stigma. Bulan lalu, Saya ke NTB bertemu pejabat-pejabat di sana.  Isu yang Saya angkat adalah hak Ahmadiyah.  Sebagian pejabat mengatakan, “Susah Pak, mereka sesat”.  Saya bilang, “Bapak jabatannya apa? Asisten 2.  Bukan Tuhan, kan?  Kok Bapak menjadi Tuhan menyatakan sesat.  Tugas Bapak sebagai asisten 2 adalah memperlakukan warga dengan Setara tanpa ada iming-iming label”.  Saya malah digugat oleh seorang ulama, Komnas HAM ini bagaimana? Ini kan sesat.

Komnas HAM itu urusannya hak asasi, bukan sesat atau tidak sesat, untuk seluruh orang di Indonesia.  HAM tidak melihat warga negara, ada orang India di sini, tempo hari ada Zulfikar Ali orang Pakistan yang mau dihukum mati oleh pemerintah, Komnas HAM membela dia.  Ada orang Turki yang ditangkap, mau dipulangkan, Saya ribut karena dia berada di wilayah Indonesia. Karena dia manusia, HAM dia harus dilindungi. Saya tidak peduli Zulfikar Ali ini siapa, Ahmadiyah atau taufaniah atau apa.  Untuk Saya, itu tidak penting. Dia manusia yang harus dilindungi hak-haknya secara Setara.  Sekali lagi, ini mindset kita.

Apalagi kalau kita sudah bicara satu kelompok masyarakat, orang dewasa atau anak-anak, yang dalam persepsi moral kita, abnormal.  Dulu, Saya banyak berkecimpung di dunia kajian atau advokasi untuk anak-anak dilacurkan.  Satu problem kita, ketika mereka sudah menjadi bagian dari anak yang dilacurkan, mereka terstigmatisasi bahwa mereka orang tidak benar, moralnya jelek, maka, dia tidak pantas mendapatkan hak-hak sosial dan HAM yang lain.  Maka, tidak heran banyak sekolah ketika menemukan anak muridnya –misalnya- terlibat dalam kasus itu atau involve dilibatkan oleh orang lain karena dia dianggap sebagai manusia yang belum memiliki consent.  Jadi, kalau ada seorang anak umur 14 tahun melakukan tindakan seksual kepada orang dewasa, anak ini harus diasumsikan tidak punya concent seksual. Karena itu, dia disebut involve, dilibatkan oleh pihak lain, bukan dia yang berkehendak walaupun mungkin dia yang minta. Anak dianggap sebagai sesuatu yang innocent.

Anak-anak yang dilibatkan oleh pihak lain dalam dunia prostitusi, dia mengalami stigmatisasi.  Ini anak tidak bermoral.  Karena itu tidak pantas untuk melanjutkan sekolah. Maka, di drop out.  Cara pikir kita, mindset kita bukan menganggap dia sebagai korban untuk kemudian kita harus recovery hak-haknya, kehidupannya. Padahal, nilai pokok dari Konvensi Hak Anak itu jelas, bagaimana anak-anak itu tumbuh kembang dari lahir sampai usia dewasa, seluruh aspek dimensi kehidupannya terpenuhi: pendidikan, kesehatan, kejiwaan, intelektualitasnya sehingga dia menjadi orang dewasa yang mandiri.  Di tengah jalan dia mengalami kejadian dilacurkan, kita memandang dia sebagai sesuatu yang abnormal.  Karena itu, kita ekslusi, lakukan tindakan yang bukan menyelamatkan dia tapi justru semakin memporak porandakan seluruh kehidupannya. Karena orang merasa sudah berdosa, segala macam, susah untuk bangkit.  Jadi, jiwanya tidak disembuhkan, fisiknya juga. Tidak ada upaya serius untuk melakukan recovery terhadap mereka.  Mindset seperti ini sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok yang lain.   orang terjerat narkoba, dikriminalisasi, kita penjarakan saja.  kita tidak Peduli orang yang sudah kita penjarakan berkali-kali itu kembali mengalami perilaku yang sama. dia tidak dianggap sebagai korban, tetapi sebagai kriminal.   Karena itu harus diekslusi.

Kita tidak pernah membayangkan satu kehidupan sosial dimana memang dalam kenyataannya ada orang-orang yang keluar dari koridor tertentu, koridor sosial, nilai sosial. Tapi, kewajiban kita untuk memasukkan dia kembali ke dalam sistem sosial yang kita sebut “normal”, kalau kita menganggap itu sebagai abnormalitas.

Dunia prostitusi anak dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal.  Kalau ada anak di situ, harusnya tugas kita untuk mengembalikan dia ke dunia yang normal, bukan mengekslusi dia, apalagi mengkriminalkan dia.

Kami punya banyak catatan ketika ada operasi aparat kepolisian, satpol PP, dan lain-lain, mereka tidak mau tahu bahwa sebenarnya ini anak dibawah 17 tahun, ditangkap saja, sama dengan memperlakukan prostitusi yang lain, dengan germo.  Jadi, germo, prostitusi, orang yang dieksploitasi,  diperjualbelikan, anak-anak yang semetinya dipandang sebagai korban, diperlakukan sama: pelaku kejahatan atau paling tidak dilihat sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal walaupun hanya ditahan setelah itu dilepaskan. Karena itu, menurut Saya, kita akan sulit keluar dari jebakan mindset seperti itu apalagi membawa pikiran kita supaya ini selesai.

Kadang kita keliru memandang latar belakangnya, akar masalah.  Selalu dikatakan, ini karena kemiskinan.  Tidak.  Ada banyak kasus dimana anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual karena gaya hidup, atau bahkan karena perang.  Waktu menangani konflik di Aceh, banyak kita temukan anak-anak berusia di bawah 18 tahun menjadi budak seksual dari 2 group yang bertikai itu, dari GAM maupun dari TNI/Polri. Ini bukan soal kemiskinan. Mereka dieksploitasi secara seksual karena konflik.  Konflik bersenjata menimbulkan dampak-dampak seperti itu.  ada juga persoalan-persoalan lain, seperti soal online dll.

Dulu ada beberapa konferensi yang dilakukan ECPAT ketika saya masih di Komisi Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC).  Beberapa temuan menarik, yang terkait dengan pengembangan teknologi, bahkan cross border.  Dia tidak semata disebabkan oleh satu faktor tapi terkait dengan faktor-faktor lain, termasuk faktor-faktor rasialisme.  Di daerah Mekong Basin, masyarakat dari Laos, dianggap sebagai ras yang lebih rendah oleh kelompok masyarakat yang lain.  Waktu Saya di Kamboja, petugas hotel dan pemuda di sekitar situ menawarkan perempuan murah dari Vietnam. Tendensinya melihat Vietnam seperti itu.  Dia tidak tahu bahwa kalau dia pergi ke Singapura, banyak prostitusi yang sebetulnya orang-orang  dari Kamboja.  Dalam pandangan dia, tidak apa kalau kamu berhubungan seks dengan dia hanya bayar 5 dolar.  Saya tidak yakin kalau tanya sama dia, adakah yang 5 dollar juga tapi orang Kamboja. Mungkin, dia akan marah.  Karena bagi dia orang kamboja tidak akan yang seperti itu. Jadi, dia melihat ras lain lebih rendah. Unsur-unsur itu ada. Kadang, prostitusi, pelacuran anak dan orang dewasa juga dikaitkan dengan hubungan-hubungan rasial seperti itu.  Di Asia Selatan, pelacur dari Nepal dianggap –seperti kayak mau beli getuk. Jadi, perempuan Nepal dianggap sama dengan makanan snack.  Tanpa melihat bahwa yang dia bicarakan adalah manusia, yang punya dignity, mahluk ciptaan Tuhan, punya HAM, yang tidak boleh dipandang begitu rendah.  Satu lagi soal mindset.

Menurut Saya, bagaimana program Peduli sebagai gerakan sosial bisa menjangkau mindset itu. Saya menganggap tujuan paling penting dari gerakan sosial adalah mengubah mindset sosial kita. Mindset ini mempengaruhi pembuatan kebijakan dan program. Saya kira, dua  hal yang menjadi tujuan penting program Peduli: mengubah mindset masyarakat sekaligus mengubah mindset pengambil kebijakan, pembuat undang-undang.

Mestinya, kita sudah mesti memikirkan –termasuk di internasional- yang kita sebut dengan pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights selalu ada empat saja.  Tapi, tidak ada pemelacuran anak-anak secara sistematis itu sebagai pelanggaran HAM berat. Karena itu, tidak akan masuk kasus ke Komnas HAM, tidak akan menggunakan UU 26/2000, dan karena itu juga yang namanya KPAI tidak pernah diberi instrumen untuk melakukan penyelidikan. Sebab seluruh pelanggaran HAM terhadap anak-anak tidak pernah dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat, selalu dianggap kejahatan HAM reguler.  Padahal, mungkin orang ini sudah merusak masa depan 1.000 anak melalui prostitusi anak. padahal, sudah demikian rupa melakukan eksploitasi seksual kepada 20-30 anak-anak. kejahatan seperti ini tidak dianggap sebagai kejahatan HAM berat, bukan hanya di Indonesia tapi juga internasional. Kecuali kalau kejahatan seksual seperti ini berada dalam situasi perang.

ICC tidak akan mengurus ini.  dia hanya diurus komite hak anak. komite hak anak membuat rekomendasi-rekomendasi, sama seperti KPAI, tidak bisa memanggil pelaku, saksi.  Kalau cara kta berpikir berubah, mendefinisikan yang disebut pelanggaran HAM yang berat, akan lain. ini bukti bahwa kita tidak menganggap ini sesuatu yang serius.  Padahal, ini korban lebih banyak dari beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang kami tangani.  Di Papua yang kami tangani, korbannya 50 orang. Pemelacuran anak-anak mungkin korbannya sudah ratusan ribu orang. Tapi, kita tidak menganggap itu sistematis, kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat.

 

Catatan:

Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) dalam Seminar Nasional “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, Jakarta, 29 Agustus 2018 diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *