Woro Srihastuti Sulityaningrum ST, MIDS (Bappenas): Isu Anak yang Dilacurkan, Dapat Dimasukkan dalam Kebijakan RPJMN 2020-2024

posted in: Kampanye | 0
Woro Srihastuti Sulityaningrum ST, MIDS (Bappenas, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga)

Memang, kami tidak punya statement khusus anak yang dilacurkan. Kita bicara perlindungan anak, bagaimana anak bisa tumbuh kembang optimal, dilindungi dari tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penelantaran, atau tindak pidana lainnya. Ini yang sebenarnya menjadi bahan menyusun arah kebijakan kita.

Sedikit soal kondisi. Kenapa kita sulit menyasar langsung ke anak yang dilacurkan atau kalau kita mengikuti seminar di Stockholm dengan istilah ESKA yang kemudian diubah menjadi ESA, eksploitasi anak, sebenarnya Kita tidak punya data yang real. Seberapa masifnya? Ini seperti gunung es, sebenarnya, ada tapi tidak kedengaran.  Ini seperti hidden agenda yang ada tapi kita tutup mata.  Kita tidak punya informasi yang clear.  Data yang ada menunjukkan sebenarnya besar tapi itu data yang sudah sangat lama. Kita perlu melihat kembali, mungkin Yayasan SAMIN atau stakeholders lain bisa bantu kita, seberapa besar magnitudenya? Saya yakin, ini besar sekali. Apalagi dengan era digitaliasasi, globalisasi, yang sangat terbuka seperti ini.

Tadi Saya katakan, 24 jam terhubung dengan internet. Jam 12 malam, tring! Perintah pimpinan.  Jam 4, jam 5 pagi, Saya bangun, yang pertama Saya lihat ada WA atau perintah masuk atau tidak.   Kita tidak bisa hidup tanpa handphone, sepertinya.  Sehari ketinggalan handphone rasanya kayak kebakaran jengot, rasanya tidak nyaman.  Kita sebagai profesional yang menggunakan media ini untuk hal-hal yang positif.  Kita tidak tahu di luar sana, anak-anak kita yang terhubung internet 24 jam.  Saya ambil contoh anak Saya, yang namanya wifi 24 jam. Mau surving, bisa.  Ada tapi informasinya sangat terbatas sekali. Ini yang membuat kita kesulitan untuk bicara kebijakan, target sasaran. Ini gambarannya, bisa dibaca sendiri. Saya melihat, data-datanya masih data-data yang lama.

Berangkat dari itu, kami punya kebijakan yang mungkin tidak bisa menyasar secara spesifik, nomenklatur anak yang dilacurkan atau eksploitasi seksual anak yang ada korelasinya di situ. Tapi, bicara anak secara keseluruhan. Kita punya UUD 1945 Pasal 28b ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kita bicara AYLA atau ESA adalah bicara kekerasan terhadap anak.  Kita juga punya UU 35/2015 tentang perlindungan anak, yang di dalamnya dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara optimal. Dari cerita yang ada tadi, mereka tidak bisa berkembang secara optimal, tidak dapat dipenuhi hak-haknya. Indonesia sudah ratifikasi konvensi hak anak. Bagaimana seharusnya itu bisa kita berikan kepada anak-anak agar mereka bisa tumbuh kembang secara optimal.  Kemudian, ada perlindungan khusus, artinya di sinilah perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran, termasuk TPPO di dalamnya.  Ini yang sebenarnya sudah coba kita atur  diatur dalam UU perlindungan anak, bahkan masuk dalam dokumen perencanaan kita. Di RPJMN kita, sudah clear, kita punya arah kebijakan terkait perlindungan anak.

Ini gambaran regulasi yang ada terkait dengan upaya melindungi anak kita.  kalau di bedah satu per satu, sebenarnya ada kaitannya dengan eksploitasi seksual anak. Tapi, statement-nya tidak secara khusus misalnya anak yang dilacurkan tapi ada yang mengatur tentang itu.  Kita sudah punya RAN Perlindungan Anak, punya Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak,  RAN Tindak Pidana Penghapusan Orang, RAN penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak termasuk anak yang dilacurkan, RAN HAM – Bapak dari Komnas HAM bisa cerita lebih banyak lagi.  Ini yang menjadi dasar kita bergerak. Artinya, upaya kita melakukan pencegahan, penanganan, rehabilitasi sudah ada payung hukumnya.  Jadi, tidak masalah kita bergerak ke situ.   Artinya, kita meminta – tadi Saya sedikit mendengarkan Pak Ghafur (Kemenko PMK) yang menyatakan perlu kerjasama semua pihak. Saya pikir, ini sangat penting – dibawah program Peduli – keterlibatan semua pihak, kita menjalankan kebijakan kita. ini menjadi sangat penting.

Ini menjadi penting karena pemerintah sudah punya komitmen-komitmen di tingkat internasional, CRC, konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara terorganisasi, konvensi ASEAN mengenai perdagangan orang terutama perempuan dan anak.  ini kebijakan internasional yang sudah disepakati untuk bersama melakukan ini.

Baru-baru ini, beberapa tahun terakhir ini, kita bicara tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs.  Ini menjadi komitmen pemerintah, untuk kita bersama-sama: no one left behind.  Itu sebagai prinsip. Kita bersama-sama bergerak untuk menjawab tujuan-tujuan yang ada di di SDGs, yang kalau kita lihat terkait dengan ESA itu ada di goal 5, 8, dan 16.  Goal 5 ada kaitannya dengan kesetaraan gender, di 5.2 terkait dengan penghapusan segala bentuk kekerasan.  Di 5.3 juga penghapusan segala bentuk praktek berbahaya. Goal 8 adalah tindakan segera dan efektif untuk menghapuskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern, perdagangan manusia serta memastikan pelarangan dan penghapusan bentuk terburuk pekerjaan anak.  kalau melihat bentuk terburuk pekerjaan anak dari UU-nya, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak.  Goal 16, kaitannya dengan menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,perdagangan manusia, segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.  kalau kita bicara ESA atau AYLA, termasuk di dalamnya.

Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menghentikan, mencegah terjadinya praktek-praktek yang mengarah ke AYLA atau ESA, walaupun tidak ada nomenklatur yang sama.

Dalam RPJMN 2015-2019, kita punya gerakan nasional perlindungan anak. Magnitude-nya semakin besar lagi. Kita mencoba untuk melindungi anak-anak kita. Kalau kita lihat ini sejalan dengan 100 program prioritas Presiden Jokowi, yaitu memberantas kejahatan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak dan memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. ini yang sebenarnya menjadi dasar kita bergerak semakin kuat.  Dulu Saya ikut terlibat di program Peduli saat Peduli masih PNPM, Kemenko Kesra. Dulu arahnya ke kaum marjinal, termasuk masyarakat adat, anak-anak terlantar, sekarang bergerak ke anak yang dilacurkan.  Pendekatannya mungkin agak sedikita berbeda karena Saya sudah tidak mengikuti lagi.  Tapi, ini menjadi menarik karena ada kelompok-kelompok yang harus kita jangkau, raih, untuk diberdayakan.  Kalau tadi Saya mendengar ada anak seperti itu, hebat anak-anak ini bisa keluar dari situasi yang bukan pilihan mereka. mereka terpaksa ada di situ.  Menurut Saya, ini bagus. Ini sejalan dengan RPJMN kita, bicara anak yang dilacurkan menjadi isu strategis yang kita akan tangani, termasuk meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Eksploitasi ini termasuk anak-anak yang dilacurkan.

Jadi, yang dikerjakan Peduli dan teman-teman Yayasan SAMIN sangat mendukung arah kebijakan RPJMN kita. salah satu kebijakan kita adalah menguatnya sistem perlindungan anak. sistem perlindungan anak ini harus kita bangun dengan berbagai sektor, tidak bisa hanya pemerintah.

Ketika kita bicara anak yang dilacurkan, Saya katakan tadi, ini multi sektor dan hidden issue, ada tapi malu-malu munculnya. Padahal, ini potensi permasalahannya sangat besar. Ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas pihak.  Untuk itu, kita harus membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif.  Kalau kita lihat sistem perlindungan anak, kita bagi dalam beberapa layer.  Layer sistem primer, sekunder, dan tersiernya. Sistem primer, kita mencegah secara umum, general, terhadap anak-anak.  sistem yang sekunder, bagaimana mencegah kelompok-kelompok yang rentan.  Kalau bicara AYLA atau ESA, anak-anak yang dilacurkan, siapa kelompok rentan itu? misalnya, kepada keluarga yang orang tuanya bercerai –misalnya; kepada keluarga yang orang tua bekerja di luar sebagai TKI atau keluarga yang berpendapatan rendah.  Kita harus membuat kelompok-kelompok sasaran. Itu yang menjadi arah kebijakan kita untuk kelompok rentan.  Tersier adalah kebijakan yang sifatnya untuk penanganan.  Layer pertama, secara umum. Layer kedua, kelompok rentan, dan layer tersier bicara kepada yang memang sudah menjadi korban. Itulah yang kita lakukan upaya penanganan dan rehabilitasinya.  Ini yang kemudian kia sudah punya beberapa program, kegiatan maupun kebijakan.

Di level primer, kita memasukkan ini dalam dokumen perencanaan sehingga bisa digunakan oleh semua pihak untuk bekerja dan bergerak dalam upaya memberikan perlindungan.  Kemudian, ada PATBM, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Itu sifatnya pemahaman secara general.  Kemudian, di Kominfo ada pemblokiran 1.200 situs pornografi.  Ini bentuknya untuk semua, tidak hanya untuk rentan. Ini yang kita katakan strategi primer.

Layer sekunder, untuk yang rentan, kita punya kampanye pencegahan perkawinan anak. Kemudian, yang terkait dengan pekerja anak, kita bekerjasama dengan asosiasi perusahaan sahabat anak.  Untuk mencegah pekerja anak, di Kementerian Tenaga Kerja ada program zona bebas pekerja anak, di Kementerian Pariwisata ada sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi sosial di enam destinasi.  Jadi, ini sudah ke lokasi-lokasi dan kelompok-kelompok sasaran yang memang rentan.

Kemudian, yang lebih spesifik kepada penanganannya, rehabilitasinya.  KPPPA punya unit layanan terpadu dengan P2TP2A.  Kepolisian punya 527 unit layanan perempuan dan anak di kantor polisi dan 67 unit krisis terpadu di rumah sakit kepolisian. Ini sebagai contoh bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan dibangun untuk perlindungan anak secara komprehensif. Sistemnya dibangun untuk menjawab yang general, yang rentan, dan menjawab penanganan dan rehabilitasi korban.  Ini yang sedang kita kuatkan.  Kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka, penting sekali kerjasama lintas sektor dan pihak.

Ini  tantangannya.  Pertama, ketersediaan data terpilah. Isu gender sangat mengemuka ketika bicara AYLA atau ESA.  Karena yang dilacurkan ini tidak melulu anak perempuan, anak laki juga ada yang dilacurkan.  Kemudian, ketersediaan kebijakan khusus untuk penanganan anak yang dilacurkan, koordinasi lintas sektor dan kemajuan teknologi informasi yang membuka ruang baru untuk prostitusi online. Tadi sudah dijelaskan Ibu Dirjen dengan sangat gamblang dan kebijakan-kebijakan yang dibangun.  Isu seperti ini yang dapat dimasukkan dalam kebijakan ke depan karena kita sedang menyusun RPJM 2020-2024.

Catatan:

Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan Woro Srihastuti Sulityaningrum ST, MIDS (Bappenas, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga)  dalam Seminar Nasional “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, Jakarta, 29 Agustus 2018 diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *