Bambang Y Sudayana (Direktur KAP Indonesia): Pengalaman Program Pencegahan dan Penanganan Anak Yang Dilacurkan di Lima Kota/Kabupaten

posted in: Kampanye | 0

 

Bambang Y Sudayana, Direktur KAP Indonesia

 

Program Peduli “inklusi sosial anak yang dilacurkan”, di bawah kelembagaan Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), ada lima lembaga yang bekerja di lapangan: CCC di Lampung, KAP Indonesia di Bandung,  SEMAK di Garut, YHS di Surabaya dan YPKM Makasar.

Program inklusi sosial sudah dilakukan sejak pertengahan 2015. Gagasan atau gerakan inklusi sosial itu lebih merupakan sebuah strategi metodologi dari sebuah aktifitas atau kegiatan di lembaga kami yang ujungnya menghilangkan praktek anak yang dilacurkan.

Ada hal yang terus menerus kami lakukan, yaitu;  mendorong semua pihak untuk terbuka dengan fenomena ini.  Fenomena anak yang dilacurkan seringkali ditolak, tidak diakui. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat, selalu dikatakan mereka bukan anak sini, tapi anak dari  luar kota.  Kami ingin buktikan, anak-anak itu sebetulnya anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kami bekerja.  Sebetulnya, itu sesuatu yang berat karena sering semua orang menolak keberadaannya, tidak mau mengurus anak-anak itu. Tapi, kita ingin semua pihak ketika sadar ada anak di sekitarnya, harus tetap mengakui dan menghormati haknya. Apapun yang melatar belakanginya, tetap sebagai seorang anak, dia harus dipenuhi hak-haknya, tidak boleh ada stigma, diskriminasi, terhadap mereka. Di sesi tadi banyak terungkap bahwa ketika ada proses stigma maka diskriminasi terhadap layanan terjadi.

Upaya supaya anak-anak tersebut diterima,  sebenarnya ini pengakuan dua belah pihak.  Kita bukan saja mendorong lingkungan atau masyarakat untuk mengakui hak-haknya, tapi kita juga meningkatkan kemampuan anak tersebut sehingga proses stigma hilang.  Karena cap yang diberikan sebagai anak nakal terus terjadi sebetulnya.   Ketika anak-anak banyak terlibat dalam kegiatan produktif, yang dinilai secara normatif adalah positif,  perubahan pandangan terhadap anak di masyarakat bisa terjadi.   Anak-anak ini bisa punya  aktifitas yang membanggakan.  Ada banyak anak yang bisa menulis, buat film, buat buku, puisi, bisa berkesenian, dll.  Jadi, itu kegiatan-kegiatan yang bukan tujuan tapi media supaya mereka punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.   Ini kemudian dinilai oleh berbagai pihak bahwa ada perspektif yang lain terhadap anakanak yang selama ini distigma atau dimarjinalkan.  Jadi, gagasannya adalah bagaimana menjadikan mereka yang ada di tengah masyarakat/komunitas menjadi bagian dari masyarakat.

Maka, gerakan inklusi sosial secara umum dari lima lembaga yang bekerja melakukan proses penguatan masyarakat.  Sebenarnya, kalau melihat situasi lapangan, terutama sekali untuk layanan. Sebenarnya, program Peduli ada 3 outcome: Pengakuan, Pemenuhan Hak/layanan, Mempengaruhi kebijakan untuk berpihak kepada kelompok-kelompok tersebut.   Di lapangan, pemerintah cukup banyak mengeluarkan sumber daya, anggaran, fasilitas, yang harapannya bisa memenuhi layanan yang harus diberikan kepada anak tanpa kecuali.  Tapi, pada kenyataannya, pengguna layanan dari si anak tidak bisa mengakses secara  langsung.

Ilustrasinya di KAP Indonesia, ketika bicara dengan Dinas Kesehatan, kita bicara bagaimana supaya puskesmas ada program untuk kesehatan reproduksi dan menjadi pusat konseling untuk remaja yang marjinal, anak-anak yang berada dalam situasi eksploitasi seksual.  Ketika bicara dengan Dinas, Dinas pasti mengeluarkan data bahwa anggaran untuk puskesma sudah tersedia, bahkan rujukan puskemas ramah anak dsb. Tapi, di lapangan, tidak serta merta pusat layanan tersebut diakses oleh anak. apalagi perspektif masyarakat/anak terhadap puskesmas belum seperti yang diharapkan.  Di sinilah memerlukan yang disebut forum warga. Di berbagai lembaga di bawah Samin, forum ini ada yang disebut sebagai komite pendidikan masyarakat, ada forum warga, macam-macam. Tapi, fungsinya sama, bagaimana masyarakat diberi penguatan, menjadi jembatan antara anak yang membutuhkan layanan dengan pusat-pusat layanan yang ada, yang disediakan pemerintah sehingga pusat layanan itu bisa operasional.  Contoh kasus, ketika kegiatan ini dilakukan tahun 2016, sampai anggaran –karena puskesmas ada pemeriksaan kelamin- ketika tidak ada yang mengakses, reagen dsb ditarik lagi karena kadaluarasa. Tahun berikutnya pasti tidak dianggarankan.  Persoalannya bukan tidak ada kebutuhan di situ tapi siapa yang menyambungkan kebutuhan dengan pemberi layanan?  Di sinilah peran masyarakat menjadi penting.

Saya meng-highlight  lima strategi gerakan inklusi sosial yang ada di lima lembaga.

Di Surabaya, YHS mengembangkan intervensi penanganan anak  dan konseling di Sekolah. Ada 22 Sekolah yang menjadi mitra YHS. Karena, kenyataan di lapangan, 82% AYLA yang dijangkau oleh YHS berada di Sekolah.   Kadang, anggapan bahwa AYLA adalah anak putus sekolah, tidak 100% begitu.  Anak-anak ini banyak juga yang di sekolah.  Maka, YHS melalui sekolah melakukan intervensi, termasuk ada proses konseling sehingga sekolah terlibat dalam pemenuhan layanan anak khususnya AYLA.

KAP Indonesia di Bandung lebih spesifik bicara intervensi akses layanan kesehatan reproduksi dan konseling di Puskesmas.  Dari tahun 2015, kami terus bekerja di tiga wilayah.  Sekarang, kalau tidak salah di awal tahun ini ada surat keputusan dari Dinas kesehatan yang menetapkan 8 Puskesmas Ramah Anak.  Di situlah kami bekerja memberikan penguatan kepada petugas layanan di Puskesmas dalam berhubungan dengan anak dan remaja.  Bagaimana cara anak terbuka?  Itu proses latihan untuk petugas layanan yang cukup lama.  Kita bekerjasama dengan Fakultas psikologi beberapa Universitas di Bandung. Bagaimana memberikan penguatan kepada petugas layanan kesehatan sehingga bisa berperan sebagai konselor.   Anak menjadi akrab di puskesmas.

YKPM di Makassar memiliki strategi yang beda, intervensi yang dilakukan berbasis lorong. Di Makassar terkenal dengan lorong atau gang. Sebenarnya, itu menjadi kesatuan komunitas.  Teman-teman di Makassar bergerak mengoptimalkan fungsi komunitas berbasis lorong. Termasuk juga di sana mengembangkan peer educator diantara remaja. Termasuk juga, intervensi untuk penanganan kekerasan pada anak yang berbasis lorong itu kemudian dinaikkan ke arah kebijakan/perda

Di CCC di Lampung, mengembangkan komunitas melalui KPM. Hal yang sangat khusus di Lampung, bekerja di areal lokalisasi.  Lampung, inginnya dibubarkan tapi sebenarnya tidak hilang.  Teman-teman CCC kemudian bisa mengembangkan pengorganisasian di tingkat komunitas. Mereka tinggal di wilayah yang menjadi basis lokalisasi.  Jadi, intervensi-intervensi terhadap anak, perlindungan anak dilakukan oleh forum masyarakat.

SEMAK di Garut memiliki strategi pengelolaan dana desa.  Dengan adanya UU Desa dan teman-teman SEMAK mengoptimalkan dana yang dimiliki desa sehingga ketika mengembangkan forum masyarakat bisa didanai oleh dana desa.  Jadi, kegiatan-kegiatan anak, proses perlindungan anak, proses pendampingan, penjangkauan, bagaimana desa ikut terlibat dengan forum masyarakatnya.  Saya kira, satu hal yang sangat menarik, baru tahun ini Garut mendapatkan predikat KLA.  Kalau Bandung sudah ke Nindya, tahap ke-3.  Saya kira, harus diakui bahwa ini adalah kerja-kerja dari teman-teman yang ada dalam pelaksanaan program Peduli.

Tantangannya: yang masih sulit sekali adalah perubahan cara pandang.  Anak yang dicap sebagai anak nakal mendapat stigma. Tapi, secara keseluruhan orang dewasa memandang ada, ada persoalan di situ dimana anak tidak pernah diilibatkan.  Jadi, cara pandang terhadap anak belum berubah.  Kemudian, kriminalisasi pembeli jasa  seks anak.  karena sering ada penyangkalan. Di Makassar, penanganan kasus hukum dengan anak seks komersial tidak bisa dibedakan antara pekerja seks dewasa dan anak. Ada  persoalan hukum yang menjadi tantangan.  Tentu saja, fungsi keluarga sebagai dasar pemenuhan hak anak belum optimal.  Penanganan anak korban belum konkrit dan terintegrasi.  Saya kira, gagasan KPPA tentang PATBM – Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat- di tingkat lapangan perlu mendapat evaluasi.  Karena secara gagasan itu ideal, tapi di tingkat pelaksanaan sebetulnya – Bapak-Ibu mungkin bisa cek di wilayah masing-masing.  PATBM itu seperti apa?  Bahkan, barangkali yang menjadi persoalan apakah PATBM mengakses anak-anak yang dilacurkan?  Karena paradigma orang-orang yang aktif di situ belum terlalu clear menangani AYLA.

Teman-teman di Garut kesulitan menjaga agar perangkat daerah terus bersemangat, secara mandiri mengembangkan program.  Saya kira, di tiap wilayah, ada kecenderungan memajukan NGO atau LSM kalau bicara AYLA kalau ada program.  Tapi, program pasti akan berhenti. Seharusnya, ini menumbuhkan gagasan program di tingkat pemerintah yang lebih baik.  Menjaga agar itu terus ada di tingkat kota/Kabupaten, menjadi tantangan.  Tentu saja, kemudian praktek dari eksploitasi seks anak yang semakin berkembang, online dsb. Di Bandung, tiga tahun yang lalu belum banyak menemukan praktek-praktek ini di apartemen.  Sekarang, karena sejumlah apartemen dibangun d Bandung, kosong, akhirnya bisa disewa harian.  Kata anak-anak yang didampingi,  tunggu saja sebentar lagi juga per 3 jam.

Kemudian, persoalan ketersediaan data. Kami mendengar dari sesi tadi dari Bappenas selalu yang ditanyakan adalah data.  Saya ingin tanya tapi keburu pulang. Kalau itu menjadi persoalan, lalu strateginya apa?  Data menjadi masalah tapi tidak ada langkah mendapatkan data yang akurat.  Terkait data, kami di Bandung dan di teman-teman wilayah lain mencoba mengidentifikasi melalui anak-anak atau mantan dampingan.  Kami bekerja di isu seks komersial anak ini sejak 2010. Mereka yang dulu perrnah kami dampingi, pernah kami ajak di bulan Mei untuk memetakan Bandung.  Mereka kemudian membuat strategi, dan ketemu 96 titik hot spot, tempat aktifitas seks komersial, ada 531 anak perempuan, 135 anak laki-laki dan 37 waria anak.  usia terendah 12 tahun.  transaksinya bisa online, bisa offline.

Saya ingin menunjukkan kepada Ibu dari Bappenas bahwa survey yang paling akurat adalah menggunakan komunitas.  Kalau Saya menggunakan mahasiswa untuk survey, pasti angka ini tidak akan ketemu. Siapa yang mau masuk ke gang-gang ke tempat kos, karaoke, anak-anak yang dulu ada di tempat itu tentunya.  Ini sebagai gambaran terakhir, tentu juga mewakili kota-kota besar yang lain, kalau kita petakan kota Bandung dengan 96 titik seperti ini. kalau di dekati, nanti bisa dideteksi. Itu yang bisa Saya sampaikan, semoga merangsang teman-teman untuk diskusi dan berdialog.

Catatan:
Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan dalam Seminar Nasional “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, Jakarta, 29 Agustus 2018 diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *