Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Koordinator ECPAT Indonesia): Gerakan ECPAT Indonesia Menghapus Eksploitasi Seksual Anak

posted in: Kampanye | 0

 

Dr Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia

 

15 menit, ini tantangan berat untuk para pembicara karena ini jam-jam yang luar bisa tantangannya, pertama kita baru selesai makan, kedua gangguan teknologi yang membuat konsentrasi kita mendengarkan narasumber jadi malas apalagi kalau tidak menarik.

Saya presentasi secara singkat tentang hal-hal yang sudah dilakukan ECPAT Indonesia dalam rangka penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.  ECPAT adalah sebuah jaringan nasional untuk penghapusann eksploitasi seksual anak. kami berafiliasi dengan ECPAT internasional dan ECPAT-ECPAT lain di seluruh dunia yang berjumlah 92 negara.

Isu ECPAT secara global ada 5: (1) sexual exploitation of children in travel and tourism,  (2) sexual exploitation children online, (3) prostitusi anak, dan (4) perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan (5) post early marriage, anak-anak yang dipaksa untuk menikah.

Untuk ECPAT Indonesia, ada 3 isu yang menjadi fokus: (1) sexual exploitation of children in travel and tourism,  (2) sexual exploitation children online, dan (3) prostitusi anak, walaupun ada isu-isu lain yang tetap kami jalani.  Jadi, tidak spesifik bicara tentang implementasi anak yang dilacurkan. Karena, bagi kami, anak yang dilacurkan itu adalah bagian dari eksploitasi seksual anak.

Kami juga melakukan observasi terhadap lembaga-lembaga baik lembaga pemerintah, NGO atau siapa saja yang melakukan penanggulangan eksploitasi seksual anak. Respon pemerintah dalam penanggulangan seksual anak.  Saya kira, tidak perlu Saya jelaskan karena tadi pemerintah sudah bicara. Ini private sector. Kita masuk ke ECPAT saja.

Strategi ECPAT Indonesia,  ada 3 hal penting: (1) membangun jaringan. Karena, eksploitasi seksual anak tidak mungkin dihapus tanpa jaringan. (2) Advokasi perubahan kebijakan. Karena kekuatan ECPAT memang ada di area advokasi, bukan layanan langsung.  Advokasi tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kepada private sector. Karena, eksploitasi seksual anak banyak memanfaatkan operator pariwisata: hotel, panti pijat, travel and tourism.  Sehingga, advokasi juga banyak dilakukan kepada mereka.  (3)Pendidikan kepada masyarakat, yang kadang kita sebut kampanye, prevention. Jadi, pencegahan juga dilakukan. Ini strategi kami dalam rangka penghapusan seksual anak di Indonesia.

Aksi yang sudah dilakukan ECPAT Indonesia, karena bicara yang sudah dilakukan. Ada advokasi perubahan kebijakan, kampanye dan edukasi, dan memberikan layanan. Kadang ECPAT Indonesia menjadi rujukan korban. Mau tidak mau, kami terpaksa menangani walaupun sudah dikatakan posisi ECPAT tidak pada layanan langsung.  Terpaksa Kami membuat unit Pelayanan Hukum. Tapi, kalau ada lembaga yang lebih kuat menangani itu, kita akan rujukkan ke sana. Kemudian, ada penguatan kapasitas. Ini banyak dilakukan kepada penegak hukum. Karena, eksploitasi seksual itu adalah kejahatan lintas negara. pendekatannya adalah bagaimana memutus permintaan seks kepada anak-anak, termasuk operator atau mediator yang memfasilitasinya.  Jadi, kami membangun, bagaimana orang berhenti membeli seks pada anak karena itu adalah kejahatan.  Jadi, penguatan kapasitas ini kepada penegak hukum.  ECPAT sudah membangun MoU dengan Lemdiklatpol.  Dua tahun yang lalu, kami sudah membuat 2-3 pelatihan.  Baru-baru ini, kami membuat MoU dengan Badan Diklat Kejaksaan, akan dibuat modul untuk Jaksa dan serangkaian training. Tahun depan, kita akan membuat training satu atap, dalam artian ada Jaksa, Hakim, dan polisi.  Kami akan membangun MoU dengan Mahkamah Agung.  Tahun ini, kita baru tanda tangan MoU dengan badan Diklat. Mereka setuju Jaksa-jaksanya dilatih bersama ECPAT. Mereka minta para widyaswara juga dilatih, terutama soal eksploitasi seksual online yang banyak tidak bisa dituntut kasusnya.  Itu mereka akui.  Jadi,  Jaksa-Jaksa kita kurang trampil dalam membuktikan tindak pidana eksploitasi seksual anak online karena buktinya adalah bukti elektronik. Jadi, penguatan kapasitas, khususnya dalam proses pembuktian.  Kemudian, penelitian – pendataan, peningkatan kapasitas internal, dan kampanye dan edukasi.

Advokasi tentang isu eksploitasi seksual. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, termasuk juga tentang UU Perlindungan Anak.  Terakhir ini, kami mendorong pemerintah membuat laporan implementasi OPSC.  Kemajuannya lumayan. Kemenkumham, Kemenlu, KPPA sudah membentuk tim untuk menyusun laporan implementasi OPSC tahap pertama.  Kita sudah ratifikasi melalui UU no.10/2012.  Seharusnya, bedasarkan ketentuan, selambat-lambatnya 4 tahun setelah ratifikasi, kita sudah submit laporan. Ini sudah 6 tahun. jadi, progress yang terbaru, ketiga Kementerian sudah membuat draft pertama untuk implementasi OPSC.

Tapi, OPACT tidak ada yang mengadvokasi. Karena, itu kembar: OPSC dan OPAC untuk children conflict bersenjata.  Saya dengar mereka akan mengintegrasikan laporannya.  Draft pertama sudah siap, sedang dalam proses terjemahan.  Nanti, masyarakat sipil akan dilibatkan untuk melihat laporan itu.  Apakah dimungkinkan ada shadow report, kita akan lihat nanti.

Ada beberapa kampanye yang dilakukan ECPAT Indonesia. Ada National Conference tentang eksploitasi seksual anak yang selalu kami buat setiap tahun sejak 2014, terakhir tahun 2016. Sebelumnya, regional confreence. Ini salah satu yang kita lakukan.  Ada training untuk Kepolisian. Kita akan membuat modul untuk kepolisian tentang bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Modul itu sudah diadopsi oleh kepolisian, semoga akan direvisi dan dilanjutkan.

Ada riset dan pendataan. ECPAT menghasilkan satu laporan nasional tentang situasi eksplosi seksual anak di travel and tourism.  Jadi, global tadi sudah ada. Kita riset di beberapa kota.  Itu sudah dilaunching global riset tentang eksploitasi seksual anak in travel and tourism.  Bisa didownload di website ECPAT Indonesia.  Wisata mendorong terjadinya eksploitasi seksual anak, termasuk prostitusi.

Peningkatan kapasitas internal di ECPAT Indonesia.  Jadi, isu gender juga masuk menjadi bagian supaya melihat posisi anak tidak semata-mata berdasarkan  pada satu kelompok tertentu tapi melihatnya secara utuh.

Kemudian, ada kampanye dan edukasi yang sudah dibuat beberapa kali oleh ECPAT Indonesia.  Terakhir, Pak Marzuki sebagai ketua badan pengurus ECPAT Indonesia berpidato di depan para jenderal di Lemdikpol untuk menjelaskan kerjasama ECPAT Indonesia dengan Lemdikpol selama 4 tahun, sampai 2020.

Ini program yang kami lakukan saat ini, sedang berjalan.  (1) down to zero 20162020. Ini aliansi ECPAT, TDH, dan Plan.  Mimpi koalisi ini, tahun 2020 ekspolitasi seksual anak di Indonesia, zero. Plan punya partner di Batam dan Surabaya.  TDH juga punya partner untuk ikut dalam mengimplementasikan program ini.  Program ini didanai secara penuh oleh pemerintah Belanda.  Kalau tidak salah, ada di 15 negara, salah satunya Indonesia.  Kemudian, (2) ada advokasi OPSC.  Ini advokasi sejak setahun yang lalu.  Baru tahun ini ada hasilnya, terbentuk tim di 3 Kementerian untuk menyusun OPSC.  (3) smart school online program, beberapa NGO yang bekerja di bidang literasi digital. Ternyata, dalam program literasi digital ada aspek eksploitasi seksual anak online. Ini dari beberapa NGO yang bekerja di bidang itu,  termasuk idcop, citywatch.  Target program ini cukup besar 6000 anak-anak menerima manfaat di 14 Kabupaten/kota.  Kemudian,  trust and safety training dengan Google Indonesia.

Ini mungkin keberasilan dan tantangan.  Ada beberapa keberhasilan dari program kami: (1) kerjasama dengan penegak hukum, dengan kepolisian; (2) MoU dengan KPPPA untuk penyusunan standar pelayanan bagi anak korban dan pelaku pornografi. Baru-baru ini kami membuat MoU dengan badan diklat kejakgung. (3) Hasil global study banyak digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat Provinsi maupun nasional.  Termasuk juga Universitas yang mendalami dan menjadikan itu sebagai rujukan. Ini capaian dalam 4 tahun terakhir. ECPAT Indonesia menjadi menjadi salah satu tim penulisan Laporan Pemerintah dan Alternatif tentang “Optional Protocol”.  ECPAT Indonesia dipercaya oleh KPPPA dan Kemenpar untuk mengembangkan yang mereka sebut: desa wisata yang ramah anak.  salah satu indikatornya adalah tidak ada eksploitasi seksual di desa tersebut dan melakukan pemantauan, riset, publikasi.

Ini penerima manfaat dari program ECPAT selama 2017 ada 695. Itu ada anak, pemerintah, dan organisasi serta privat sector. Karena ECPAT tidak hanya bekerja untuk pemerintah tapi juga private sector. Padahal, mereka dimanfatkan pelaku kejahatan seksual untuk melakukan praktek-praktek eksploitasi seskual anak, online maupun tidak online.  Terima kasih.  semoga ada pertanyaan untuk jadi bahan pelajaran bagi kita semua.(***)

Catatan:
Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan dalam Seminar Nasional “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, Jakarta, 29 Agustus 2018 diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *