Nahar SH., M.Si. (Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial): Kebijakan dan Program Penanganan Prostitusi Anak

posted in: Kampanye | 0
Nahar, SH., M.Si, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI

Saya ingin menyampaikan beberapa hal: Ketika Kemensos melihat persoalan ini, tentu kita melihat anak dari kategori: 1) anak yang belum bermasalah dan itu tidak banyak kami tangani, 2) ketika anak sudah mulai mengenal kebebasan bergaul ada di jalan dan sudah menghadapi berbagai masalah –dari yang sedang sampai yang berat- maka ketika fungsi sosialnya bermasalah, maka ini sudah harus terakses ke layanan yang dilaksanakan oleh Kemensos.

Saya senang melihat paparan dari tadi sampai yang terakhir ini.  ketika teman-teman di civil society bergerak baik, efektif, dan bisa mempersempit ruang resiko sosial dari anak yang kita tangani tentu peran pemerintah terbantu.  Tetapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Sosial, tentu ketika bicara dengan anak ada beberapa satuan kerja atau direktorat yang berhubungan dengan ini.  di satu Direktorat Jendral saja ketika kita kaitkan dengan eksploitasi seksual maka ada dua direktorat: Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat yang mengurusi tentang prostitusi.  Di luar direktorat jendral ada yang berhubungan dengan perlindungan.  Jadi, di Kementerian Sosial bicara soal dua (2) nomenklatur Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

Kami fokus di rehabilitasi sosial.  Maka, yang kami siapkan adalah layanan-layanan yang memungkinkan ketika ada anak-anak yang bermasalah karena fungsi sosialnya terganggu, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi layanan.  Kebijakannya di pemerintah daerah bisa dijamin bahwa semua layanan bisa terakses.  Sehingga, tidak ada –misalnya ketika anak menghadapi masalah yang terkait dengan – salah satunya soal eksploitasi sosial ini- Kementerian Sosial memastikan bahwa di titik mananpun kita bisa mengakseskan layanan-layanan itu.

contohnya, secara umum, bahwa ketika kami harus menyampaikan pengalaman terkait penanganan ini, maka kami menggunakan berbagai macam program.  Program pertama, ketika melibatkan Yayasan Hotline service.  Mungkin beberapa lembaga juga mengembangkan layanan seperti itu.

Kementerian Sosial sejak bekerjasama dengan beberapa lembaga mengembangkan telpon sahabat anak di 129. Kita menggunakan instrumen Tesa 1500771.  Dari Januari sampai Juli ada 7.500 kasus yang dikoneksikan para pekerja sosial kami di lapangan, 688 yang clear masuk ke layanan telpon itu.  dari situ, kemudian dikoneksikan dengan petugas-petugas kami di lapangan sehingga nanti penanganannya bisa langsung kembali ke keluarga atau ke lembaga-lembaga yang kami sediakan.  Tentu, lembaga yang kami sediakan tidak murni milik Kementerian Sosial tapi juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra.

Dari cara seperti itu,  tahun ini Kementerian Sosial juga mencoba melakukan revitalisasi program untuk mengantisipasi implementasi UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. kami mensupport dan mendukung itu sehingga programnya kami sesuaikan. Salah satu penyesuaiannya, akan muncul di Kemensos satu unit namanya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satunya spesifik untuk di 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus: termasuk korban eksploitasi seksual.  Dengan upaya-upaya itu, kami coba menerapkan sebuah program yang sudah diujicobakan di lima wilayah, yang memungkinkan di wilayah Kabupaten/kota semua – misalnya, yang sudah dilakukan oleh masyarakat, lalu oleh pemerintah daerah, lalu oleh Kementerian sosial sendiri diintegrasikan dalam satu program: Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

Di situ, kita berharap, layanan bisa lebih dioptimalkan.  Semua itu kami lakukan dengan satu pertimbangan.  Sebelumnya banyak anak yang terlewatkan untuk dilayani.  Kalau dengan program reguler, setiap tahun hanya menjangkau 100.000 orang.  Kita kembangkan layanan-layanan yang lebih responsif, sehingga dua (2) tahun belakangan, anak-anak yang dilayani bisa mencapai tiga kali lipat dari pelaksanaan program-program yang selama ini dilaksanakan.   Dengan cara seperti itu, kita berharap, kita bisa lebih maksimal lagi membantu keluarga-keluarga, khususnya keluarga yang anaknya bermasalah dan membutuhkan tempat alternatif.  walaupun, kita tidak merekomendasikan ketika ada persoalan anak-anak itu harus dirujuk ke lembaga-lembaga yang tersedia, khususnya yang disediakan Kemensos.  Kita berharap, itu menjadi pilihan terakhir.  Kita mencoba memaksimalkan yang dilakukan teman-teman, pemberdayaan keluarga, masyarakat.  Itu yang didahulukan.  Tapi, kalau kasusnya perlu melibatkan lembaga-lembaga layanan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah, kami menyiapkan layanan seperti itu.

Point terakhir yang ingin Saya sampaikan, ada 3 layanan yang kami siapkan untuk mensupport pelayanan-pelayanan terkait anak yang dilacurkan baik di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan juga layanan yang dibuat spesifik khusus untuk melayani anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. (***).

Catatan:
Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan Nahar SH., M.Si (Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI) dalam Seminar Nasional “Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan”, Jakarta, 29 Agustus 2018 diselenggarakan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *