Inklusi Sosial, Merespon dengan Kritis

posted in: Pemberitaan Media | 0

 

“Aku cinta rupiah biar dolar di mana-mana, aku suka rupiah, karena aku anak Indonesia” – Cindy Cenora

Awal tahun 1998, sebelum kejatuhan Presiden Soeharto, lagu Aku Cinta Rupiah yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Cindy Cenora diputar diberbagai media. Tidak hanya anak-anak bahkan orang dewasa, menyanyikan lagu yang easy listening tersebut. “Aku Cinta Rupiah” populer pada masa Indonesia sedang tercekik krisis nilai tukar rupiah yang mengakibatkan harga-harga barang melonjak tinggi. Tutut Hardianti Rukmana, putri Presiden Soeharto kala itu meluncurkan sebuah agenda bernada sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Cindy Cenora: Gerakan Cinta Rupiah. Bagai dua sisi mata koin seolah keduanya, Gerakan dan Lagu Cinta Rupiah bersamaan hadir untuk mengintervensi pola pikir masyarakat untuk sama-sama menyelamatkan negara dari krisis perekonomiannya. Namun, dengan dinyanyikannya lagu tersebut oleh anak-anak, apakah negara cukup memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat di dalam pembangunan suatu negara? Apakah anak-anak tersebut mampu secara mandiri untuk terlibat? Siapa yang bertanggung jawab atas terwujudnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan?

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang digagas mula-mula oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat sipil sebagai ujung tombak upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan PATBM bukan menangani, tapi merespon. Karena masyarakat sipil tidak memiliki kapasitas dalam penanganan. Yang berwenang menangani adalah Rumah Sakit dan Polisi atau aparat pemerintahan lainnya.” Odi Shalaluddin, Direktur Yayasan SAMIN, dalam lokakarya PATBM di Lembang 23-27 Januari 2019, mengajak kita semua untuk tetap kritis dalam mewujudkan tujuan PATBM. Sebagai gerakan, PATBM menitikberatkan suatu proses terpadu yang diartikulasikan ke dalam konsep inklusi.

Inklusi Sosial berarti proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang layak. Definisi tersebut menyiratkan bahwa setiap dari kita memiliki peran untuk terlibat menentukan masa depan anak-anak, yang mana digadang-gadang merupakan masa depan negara ini.

Istilah merespon alih-alih menangani bukan berarti mengkerdilkan semangat kerja organisasi masyarakat non-pemerintah dan masyarakat sipil lainnya di dalam gerakan perlindungan anak. Merespon persoalan anak justru menjadi titik nadir upaya perlindungan anak dengan tanpa menegasikan pentingnya pemangku kebijakan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, tidak ada satu elemen dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang pantas melepaskan atau menyerahkan tanggung jawabnya atas anak. Pertanyaanya, apakah kita semua sudah cukup mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi anak di sekeliling kita dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari? (Tiara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *