Penilaian pencapaian KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan agenda rutin tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Inisiatif ini mulai dilakukan sejak tahun 2005. Menurut Kemen PPPA, yang bisa dikategorikan sebagai KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara singkat KLA diharapkan setiap kabupaten/kota melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak. Untuk mewujudkannya maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2021 ini, agenda tersebut tetap dilakukan meskipun pandemi masih terjadi. Penilaian KLA tahun ini akan melihat pelaksanaan indikator yang dibuat Kemen PPPA tahun 2020 lalu. Pada tanggal 15 Maret 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mengundang seluruh kepala dinas kabupaten/kota dan lembaga masyarakat yang terkait dengan perlindungan anak untuk melihat sejauh mana kesiapan dinas kabupaten/kota mengikuti penilaian KLA ini. Kabupaten dan kota wajib memperhatikan pencapaian KLA karena hal tersebut secara juga menjadi indikator pencapaian kinerja Gubernur DIY, melalui akumulasi pencapaian lima kabupaten/kota di DIY menuju Provinsi Layak Anak.

Alih-alih mendengarkan laporan kemajuan, yang terjadi justru uneg-uneg keluar dari perwakilan kabupaten/kota. Menurut mereka, harusnya Kemen PPPA menunda dulu kegiatan penilaian karena pada tahun lalu banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19. Bukan hanya itu, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan anak justru mengalami refocussing ke kegiatan penanganan Covid-19.
Sementara itu, Fathuddin Muchtar dari Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) menyampaikan bahwa pencapaian KLA idealnya tidak hanya sekedar pemenuhan secara administratif berdasarkan indikator yang ada. Tetapi jika ingin melihat pencapaiannya juga harus subtantif, dengan bertanya kepada anak tentang indikator-indikator tersebut, bagaimana mereka menikmati pemenuhan haknya, perlindungan haknya dan seterusnya.