Program Peduli

Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) adalah salah satu dari Executing Organization (EO) yang terseleksi dan ditetapkan berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial (Kemenkokesra) Nomor B.1288/D.VII/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 dalam pelaksanaan PNPM Peduli Fase II untuk pilar “Anak dan Remaja Rentan”.

Program Peduli kerjasama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Australia melalui DFAT dan AusAiD dan The Asia Foundation (2015 – 2020) dengan nama program:

Periode Januari 2015 – Desember 2016: Program PNPM Peduli Fase II “Inklusi Sosial bagi Anak dan Remaja Rentan” di sembilan wilayah di Indonesia bekerjasama dengan CSO lokal yaitu: KKSP Medan Provinsi Sumatera Utara, Gapemasda – Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Yayasan Bahtera – Bandung Provinsi Jawa Barat, LAHA – Bandung Provinsi Jawa Barat, KAP Indoensia – Bandung Provinsi Jawa Barat, Semak – Garut Provinsi Jawa Barat, CCC – Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Yayasan Pusaka – Medan Provinsi Sumatera Utara. Progam ini fokus pada  isu: Anak jalanan, Anak yang Dilacurkan, Buruh Anak di Perkebunan Kelapa Sawit, Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Buruh Migran.

Periode April 2017 –  Oktober 2020 : Program Inklusi Sosial Bagi Anak Korban Ekploitasi Seksual Komersial di lima wilayah di Indonesia bekerjasama dengan CSO lokal yaitu: YKPM Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Hotline Surbaya Provinsi Jawa Timur, KAP Indonesia Bandung Provinsi Jawa Barat, Yayasan Semak Garut Provinsi Jawa Barat dan CCC Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Selama kurun waktu enam tahun durasi program, Yayasan SAMIN bersama 10 mitra CSO telah berhasil menjangkau 550 AYLA (123 laki, 419 perempuan, 8 transpuan), 992 anak rentan (395 laki-laki, 596 perempuan, 1 transpuan), 521 kader masyarakat (128 laki-laki, 390 perempuan, 3 transpuan) sebagai penerima manfaat. Program ini didesain untuk adanya perubahan di tiga ranah, yaitu peningkatan akses pelayanan publik dan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan dan penerimaan sosial, dan perbaikan dalam kebijakan terkait inklusi sosial.